Blog
Siapa Yang MembuTundang-undang Yayasan Terbaru? Ini Informasinya
Summitechglobalindo.co.id – Peraturan pemerintah terkait pendirian yayasan di Indonesia telah mengalami pembaruan yang signifikan.
Undang-Undang Yayasan Terbaru, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, hadir untuk memperbaharui kerangka hukum yang mengatur yayasan.
Informasi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang ini sangat penting diketahui oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang terlibat dalam pengelolaan yayasan.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang siapa yang membuat Undang-Undang Yayasan Terbaru dan informasi penting lainnya, silakan lanjutkan membaca artikel ini.
Pentingnya undang-undang yayasan yang komprehensif
Pentingnya undang-undang yayasan yang komprehensif tidak dapat dianggap remeh.
Regulasi yang komprehensif memastikan bahwa yayasan beroperasi secara transparan dan akuntabel, melindungi kepentingan publik dan penerima manfaat.
Undang-undang yang jelas memberikan kerangka kerja untuk mendirikan, mengelola, dan membubarkan yayasan, termasuk persyaratan pelaporan keuangan, tata kelola, dan mekanisme penegakan hukum.
Dengan undang-undang yang komprehensif, yayasan dapat beroperasi secara efektif dan memenuhi tujuan sosialnya dengan lebih baik.
Terimakasih Sudah Berkunjung ke Summitechglobalindo.co.id
Munculnya undang-undang yayasan terbaru di Indonesia
Undang-Undang Yayasan terbaru hadir di Indonesia, menandai babak baru dalam tata kelola yayasan. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan, menguatkan pengawasan dan transparansi yayasan.
Dengan mewajibkan laporan keuangan tahunan dan pemeriksaan oleh akuntan publik, yayasan kini lebih akuntabel kepada publik dan pemangku kepentingan.
Perubahan ini bertujuan untuk mengekang praktik penyimpangan dan penyalahgunaan dana yayasan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga nirlaba ini.
Pihak yang Bertanggung Jawab atas Pembuatan Undang-undang
Di Indonesia, pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.
DPR mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk undang-undang, sedangkan Presiden mempunyai hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan memberikan persetujuan terhadap undang-undang yang telah disetujui oleh DPR.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara.
Berbagai tugas dijalankan, termasuk mengelola lembaga pemasyarakatan, melindungi kekayaan intelektual, dan memberikan pelayanan hukum.
Kamu sebagai warga negara dapat memanfaatkan layanan Kemenkumham untuk memperoleh informasi hukum, mengajukan permohonan dokumen hukum, atau melaporkan pelanggaran hak asasi manusia.
DPR RI
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI memiliki tugas dan wewenang penting.
Terdiri dari anggota-anggota yang dipilih secara demokratis, mereka berperan dalam penyusunan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan penganggaran negara.
DPR RI sebagai pilar demokrasi terus berbenah diri untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan fungsinya.
Aspek Penting Undang-undang Yayasan Terbaru
Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat peran yayasan dalam pembangunan nasional dan mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik.
UU terbaru ini mengatur ketentuan tentang pendirian, pengesahan, pembubaran, pengawasan, dan pelaporan yayasan.
Diharapkan dengan adanya UU ini, yayasan dapat menjadi lembaga yang profesional dan berkontribusi aktif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.
Definisi dan ruang lingkup yayasan
Yayasan merupakan badan hukum yang didirikan dengan akta notaris untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mencari keuntungan.
Lingkup cakupan yayasan meliputi berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebudayaan.
Pengelolaan yayasan umumnya dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta dan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yayasan.
Tata kelola dan akuntabilitas yayasan
Tata kelola dan akuntabilitas yayasan merupakan aspek krusial yang perlu diutamakan untuk menjamin transparansi dan kepercayaan publik. Yayasan mempunyai peran penting dalam memberikan kontribusi sosial dan pengembangan masyarakat.
Oleh karena itu, penerapan tata kelola dan akuntabilitas yang baik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa yayasan dikelola secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Penerapan tata kelola dan akuntabilitas yang baik meliputi penetapan struktur dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan prosedur, serta pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat.
Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, yayasan dapat meningkatkan kredibilitas, menarik dukungan publik, dan mencapai tujuannya secara berkelanjutan.
Pengawasan dan pembinaan yayasan
Sebagai pengawas yayasan, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kamu menjalankan aktivitas sesuai dengan peraturan dan prinsip tata kelola yang baik.
Kami akan melakukan pengawasan berkala untuk menilai kinerja, keuangan, dan kepatuhan kamu terhadap peraturan.
Hasil pengawasan akan kami gunakan untuk memberikan pembinaan dan bimbingan agar kamu dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang ditetapkan.
Penutup Kata
Demikianlah informasi mengenai siapa yang membuat undang-undang yayasan terbaru.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu yang membutuhkan. Jangan lupa untuk membagikan artikel ini kepada teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini.
Sampai jumpa di artikel menarik lainnya. Terima kasih.
Posted in Blog
Search :
Post Terbaru
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.
